Produksi Barang-Barang Kebutuhan Adalah
Basis Dari Kehidupan SosialKita
harus memulainya dari
pemahaman yang sangat mendasar. Bahwa untuk
mempertahankan dan melanjutkan hidupnya, manusia harus dapat mencukupi
kebutuhan utamanya yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu
manusia harus memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya II.
Hubungan Produksi, Tenaga Produktif dan Cara Produksi
Dalam
suatu aktivitas proses produksi guna memenuhi kebutuhannya manusia berhubungan
dengan manusia lain. Karena Proses produksi selalu merupakan hasil saling
hubungan antar manusia, maka sifat dari produksi juga selalu bersifat sosial.
Saling hubungan antar manusia dalam suatu proses produksi ini disebut sebagai hubungan
sosial produksi. Dari kegiatan produksi ini kemudian muncul kegiatan
berikutnya yaitu distribusi dan pertukaran barang. Hubungan sosial produksi
dalam sebauh masyarakat bisa bersifat kerja sama atau bersifat penghisapan.
Hal ini tergantung siapakah yang memiliki atau menguasai seluruh alat-alat
produksi (alat-alat kerja dan obyek kerja). III.
Kelas-Kelas Dalam Masyarakat
Berdasarkan
Posisi dan hubungannya dengan alat-alat produksi inilah masyarakat kemudian
terbagi kedalam kelompok-kelompok yang disebut kelas-kelas. Misalnya
Dalam suatu masyarakat berkelas selalu terdapat dua kelas utama yang berbeda
yang saling bertentangan berdasarkan posisi dan hubungan mereka dengan
alat-alat produksi. Tetapi, tidak semua cara produksi masyarakat terdapat
pembagian kelas-kelas.KAPITALISME
Kapitalisme,
adalah sebuah nama yang diberikan terhadap sistem sosial dimana alat-alat
produksi, tanah, pabrik-pabrik dan lain-lain dikuasai oleh segelintir orang
yaitu kelas kapitalis (pemilik modal). Jadi kelas ini hidup dari
kepemilikannya atas alat-alat produksi. Sementara kelas lain (buruh) yang
tidak menguasai alat produksi, hidup dengan bekerja (menjual tenaga kerjanya)
kepada kelas kapitalis untuk mendapatkan upah.I. NILAI
LEBIH
Kelas
buruh yang tidak memiliki alat produksi harus menjual tenaga kerjanya untuk
mendapatkan upah untuk membeli sejumlah barang untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi
apakah upah itu? Bagaimana
upah itu ditentukan?
Lanjuuttt nyoookk....
Neoliberalisme Atau Demokrasi
Ditulis dalam dua bagian, buku ini adalah kritik bagi neo-liberalisme di mana macewan, pada bagian kedua, mengusulkan alternatif
realistis sistem ekonomi dengan sebuah " strategy pembangunan ekonomi demokrasi ". pada bagian i macewan berpendapat bahwa sistem kapitalis dijalankan oleh para elite yang kuat, untuk kepentingan elit yang kuat dan bukan keajaiban untuk kepentingan semua pihak. buku ini membahas secara rinci prinsip-prinsip utama neo-liberalisme: perdagangan bebas, peraturan minimal, investasi langsung di luar negeri, dan pendapatan yang tidak seimbang, menjelaskan pembenaran bagi posisi ekonomi neo-liberal. dia berpendapat bahwa dalam teori dan praktek gagasan-gagasan seperti itu membuat, baik demokrasi maupun ekonomi tidak masuk akal misalnya, bukti sejarah menunjukkan bahwa proteksionisme digunakan oleh amerika serikat, inggris, jepang dan eropa barat. pasar hanya dibuka secara bertahap untuk menjadi "bebas" pada saat industri dalam negeri mereka kuat. baru-baru ini, korea selatan telah melakukan hal yang sama, dengan keberhasilan ekonominya. washington melalui konsensusnya masih menekan negara-negara miskin dengan industri pemula sebelum mereka dapat bertahan hidup untuk membuka pasarnya.
macewan juga membawa semua bukti yang menunjukkan bahwa pembenaran neo-liberal atas ketidaksetaraan pendapatan adalah tidak benar sebagai sebuah rasa sakit jangka pendek ianya bukanlah satu-satunya jalan, dan bahkan bukan cara yang pasti, untuk membawa pertumbuhan ekonomi jangka panjang. sebenarnya kesetaraan pendapatan dapat membawa pertumbuhan ekonomi, misalnya sebagai kesetaraan berarti lebih banyak prasarana pendidikan, yang berarti lebih memiliki kemampuan teknologi dan tenaga kerja produktif, yang mendorong pertumbuhan.
mitos tentang pasar tersebut benar-benar menghilangkan prasangka secara luas dan kritik yang mendalam terhadap doktrin neo-liberal, memperlihatkan berbagai kekurangan baik dalam teori dan praktek.
macewan juga membahas pasar apa yang sebenarnya, bagaimana dibuat dan bagaimana mereka beroperasi. dia berpendapat bahwa pasar tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dibangun, dan terus-menerus direkonstruksi oleh pemerintah, perusahaan, gerakan-gerakan sosial dan individu. dengan demikian mustahil untuk ”membiarkan segala sesuatunya kepada pasar”, seolah-olah itu adalah wasit yang netral, yang berarti meninggalkan segala sesuatunya kepada sejarah. oleh karena itu pertanyaan tentang pasar tidak harus diatur mereka, tapi bagaimana mengatur mereka.
bagian kedua dari buku ini menjabarkan kebijakan, memperdebatkan strategi pengembangan ekonomi demokratis yang memungkinkan rakyat untuk melakukan kontrol terhadap urusan ekonomi mereka, melibatkan rakyat dalam memecahkan permasalhan ekonomi mereka dan menyiapkan materi yang dibutuhkan oleh mayoritas terbesar.
macewan menggambarkan bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan dalam kerangka sosio-ekonomi terbaru, menyatakan bahwa kebijakan seperti ini jauh lebih bagus baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. ia juga mengatakan bahwa pembangunan ekonomi demokrasi adalah "suatu proses perubahan yang demokratis alami dan membawa masyarakat kepada kemajuan demokrasi," menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kunci bagi proses strategi tersebut. tujuan-tujuan lain dari strategi ini meliputi tidak hanya meningkatnya produktivitas ekonomi tetapi juga tersedianya kebutuhan dasar dan pendapatan yang relatif setara, ketahanan lingkungan hidup dan pelestarian (penciptaan) masyarakat.
macewan menggambarkan bagaimana strategi semacam ini memungkin melalui kebijakan makroekonomi termasuk perluasan pajak yang non-regresif, realokasi pengeluaran pemerintah dan pengurangan korupsi serta pemborosan, kontrol modal internasional. hal ini juga akan melibatkan perluasan program-program sosial, yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam perencanaan pembangunan dan pengoperasian.
penekanan pada perluasan program-program sosial, terutama pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
perusahaan akan didorong melalui pemberian insentif untuk memperluas pelatihan dan pengembangan keahlian angkatan kerja, sementara nilai produksi lokal akan diakui dalam hal efeknya pada lingkungan, pekerjaan dan kohesi masyarakat, menggunakan kombinasi pajak, subsidi dan peraturan yang diperlukan .
neo-liberalisme dan demokrasi dirangkum secara utuh dalam buku ini yang selanjutnya kritikan-kritikan tersebut juga diikuti oleh usulan realistis untuk suatu sistem yang lebih baik. walaupun ditulis satu dekade yang lalu, buku ini masih merupakan bacaan yang tepat sebagai jawaban terhadap sistem perekonomian yang saat krisis diilustrasikan bahwa neo-liberalisme sama sekali tidak berhasil seperti yang diharapkan. hari ini kita melihat ke lebih kepada peraturan pasar dan keuangan internasional, sesuatu yang ditekankan oleh macewan dalam buku ini. mungkin kita harus serius melihat proposal dalam bagian kedua dari bukunya sebagai upaya kita untuk membuat yang jauh lebih egaliter dan sistem ekonomi yang berkelanjutan, serta mudah-mudahan kita bahkan mampu membangun sesuatu yang tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga sosial, politik, lingkungan dan infrastruktur fisik untuk dunia yang lebih baik. pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan masyarakat dan pembangunan.
Huqūq Allah Dan Huqūq Al-''Ibād: Sebuah Hukum Alam Heuristis Untuk Hak Asasi Manusia
Artikel ini menunjukkan bahwa awal Muslim jurists sering membuat peraturan yang tidak memiliki dasar dalam Alquran atau sunnah.
Successors mereka diadopsi ini dilihat sebagai preseden berwibawa dan adil pada mereka. Mereka memberikan alasan alasan latar belakang tercermin nilai-nilai tentang inheren kualitas perorangan dan masyarakat harus menjunjung tinggi barang dalam rangka memberikan substantif konten mereka hukum determinations. Kembali ke nilai-nilai ini, baik implisit atau eksplisit, menggambarkan bagaimana Muslim jurists naturalis reasoning tergabung dalam analisis yuridis. Untuk membuktikan mereka naturalisme implisit, artikel ini berfokus pada bagaimana Sunni Muslim jurists terutama dari 2nd/8th-10th/16th abad menggunakan heuristis konseptual dari "hak Allah" dan "hak-hak individu" (huqūq Allah, huqūq Al-i '' ibād) sebagai mekanisme untuk interpretif bingkai naturalis asumsi mereka dan menerapkannya dalam analisa hukum untuk membuat dan mendistribusikan hak, kewajiban, dan komitmen masyarakat.
Lanjuuttt nyoookk....Soempah PEMOEDA...SUMPAH POCONG...SUMPAH JABATAN...GUE SUMPAHIN LO
Sebelum membaca ringkasan ini, silakan lihat berikut tentang " SAAT KORUPTOR TERMAKAN SUMPAH" di harian Pikiran Rakyat Bandung
( http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=26008 )
Tulisan ini dibuat bukan ingin latah atau ingin menyambut Hari Sumpah Pemuda tetapi hanya sebatas memaknai apa yang dimaksud dengan SUMPAH itu sendiri.
Tanggal 28 Oktober 1928, kita mengenalnya sebagai suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di negeri ini yaitu berkumpulnya sebagian besar Pemuda Pemudi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka melakukan ikrar untuk menyatakan satu dalam perbedaan, dan dikenallah dengan SOEMPAH PEMOEDA yang isinya adalah :
* PERTAMA. Kami Poetera dan Poeteri
* KEDOEA. Kami Poetera dan Poeteri
* KETIGA. Kami Poetera dan Poeteri
Soempah Pemoeda itulah yang menjadi pijakan untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda saat itu dan menyatakan untuk memerdekan diri dari belenggu penjajahan sehingga tercapailah tujuan yang diinginkan yaitu PROLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1945.
Kemerdekaan negeri ini membuat seluruh eksponen masyarakat mulai bergerak dan menyusun rencana yang jelas bagi kesejahteraan, kemakmuran dan kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia, maka dibuatlah konsep pembanguanan yang pas untuk mencapai tujuan tersebut di atas.
Dengan segala pernak-pernik perjalanan sejarah bangsa ini baik senang maupun susah tetap saja ada ekses yang sepertinya menjadi momok yaitu menyikapi suatu jabatan ataupun kekuasaan. Rupanya Soempah Pemoeda belum cukup untuk menghilangkan faktor psikologis, filosofis dan budaya mengenai penyikapan atas jabatan/kekekuasaan sehingga timbullah di masyarakat kalangan bawah untuk meyakinkan/mempercayai Sumpah Pocong sebagai bagian dalam mengambil keputusan agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal (pocong). Sumpah ini tak jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi tapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk.
Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (mesjid). Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan.
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pocong
Kelihatannya memang menyeramkan/horor dan sebagian orang cenderung memandangnya sebagai klenik walaupun masih banyak masyarakat kita melakukan sumpah pocong.
Pertanyaannya adalah apakah Soempah Pemoeda dan Sumpah Pocong bisa menjamin bahwa orang-orang/kelompok yang mempunyai jabatan/kekuasaan di negeri akan menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat?
Ternyata dibutuhkan lagi satu sumpah bagi para pejabat publik yaitu Sumpah Jabatan yang dilakukan dalam setiap pelantikan dengan disaksikan oleh orang banyak dan diletakkan kitab suci baik Al Qur'an, Injil, Weda, dan lain-lain di atas kepala pejabat publik dengan harapan pejabat publik ini dengan ikhlas dan jujur menjalankan amanah yang telah dibacakan sendiri olehnya.
SOEMPAH PEMOEDA sudah, SUMPAH POCONG sudah, SUMPAH JABATAN sudah tetapi kenapa masih ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Orde terus berganti mulai dari orde lama, orde baru orde reformasi sampai sekarang tetapi masalah kepercayaan/keyakinan masyarakat terhadap masa depan bangsa dan negara ini seperti kehilangan harapan dan makin terpuruk walaupun kita masih ada yang optimis. Dimana itu sumpah-sumpah yang telah diucapkan dan diikrarkan apalagi membawa-bawa nama Tuhan Yang Maha Esa.
Apakah perlu disumpahin tuh para pejabat pubik ataupun yang memegang kekuasaan agar perubahan cepat terjadi?????
GUE SUMPAHIN :
PEJABATNYA SADAR DAN TOBAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN KKN
PEMEGANG KEKUASAAN SADAR UNTUK MENDAHULUKAN KEPENTINGAN RAKYAT DARIPADA KEPENTINGAN DIRI/GOLONGAN
SELURUH MASYARAKAT INDONESIA SADAR DAN TAKUT KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA YANG SELALU MELIHAT, MENDENGAR DAN MENCATAT APA YANG TELAH KITA PERBUAT
INDONESIA MENJADI BANGSA DAN NEGARA YANG DIHORMATI OLEH BANGSA-BANGSA DI DUNIA
INDONESIA MAJU DALAM SEGALA BIDANG BAIK EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, BUDAYA DAN PERTAHANAN KEAMANAN
INDONESIA MEMPUNYAI MASYARAKAT YANG SOPAN SANTUN, GOTONG ROYONG, DAN TIDAK BERINGAS
MASYARAKAT INDONESIA MEMPUNYAI TOLERASI YANG TINGGI (TEPO SELIRO) TERHADAP SELURUH UMAT MANUSIA DI DUNIA TANPA MELIHAT AGAMANYA, SUKU BANGSANYA, WARNA KULITNYA, DAN STATUS HIDUPNYA....
PENULIS DAN YANG MEMBACA TULISANNYA MASUK SURGA SERTA DAPAT BERTATAP MUKA DENGAN SANG PENCIPTA TUHAN YANG MAHA ESA
SUMPEH LO...........??????????????????
Langganan:
Postingan (Atom)
TEXTAREA_ID
