PAN v PMB : Ujian Independensi Muhammadiyah

Orasi politik Din Syamsuddin pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Mentari Bangsa (PMB) di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat, 25 Juli lalu, mendapat tanggapan dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam orasinya, ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2010 itu memberikan dukungan kepada PMB yang akan ikut meramaikan perhelatan politik paling akbar, Pemilu 2009.

Ketika dimintai tanggapan, Wakil Sekjen DPP PAN Teguh Juwarno menjawab dengan tegas bahwa orasi Din Syamsuddin itu diharapkan tidak memengaruhi netralitas Muhammadiyah (Jawa Pos, 27 Juli 2008).

Hati politisi PMB tentu berbunga-bunga mendapatkan pasokan energi orang nomor satu Muhammadiyah itu. Sebagai parpol yang baru lahir, PMB membutuhkan pasokan energi supaya berumur panjang. Syukur kalau dalam setiap perhelatan politik, baik lokal maupun nasional, PMB diperhitungkan.

Pasokan energi itu tentu saja hanya bisa diharapkan dari Muhammadiyah. Mengapa? Menoleh sedikit ke belakang, lahirnya PMB sepertinya mengikuti kecenderungan politik di tanah air yang tidak pernah sepi dari konflik.

Pada mulanya konflik dipicu oleh kekecewaan sementara politisi. Misalnya, tidak mendapat bagian jatah kekuasaan. Kekecewaan lalu berujung pada penarikan dukungan terhadap parpol lama. Berikutnya, parpol baru didirikan.

Wiranto, misalnya, mendirikan Hanura setelah kecewa dengan Golkar. PMB mengikuti kecenderungan seperti itu. Konflik di internal PAN memang tidak setelanjang di parpol-parpol lain. Tetapi, munculnya PMB bisa dijadikan petunjuk bahwa PAN sempat menorehkan kekecewaan terhadap anak-anak muda Muhammadiyah yang kemudian membidani lahirnya PMB.

Dalam tengara kaum muda Muhammadiyah, PAN tidak lagi bisa diharapkan sebagai (satu-satunya) tenda politik warga Muhammadiyah. Lengsernya Amien Rais dari PAN menjadi salah satu faktor.

Dilihat dari sudut pandang mana pun, Amien Rais adalah ikon Muhammadiyah. Maka, ketika Amien Rais menduduki posisi penting di PAN, orang-orang Muhammadiyah dengan begitu mudah mengidentifikasikan dirinya dengan Amien plus PAN. Tanpa diminta pun orang-orang Muhammadiyah akan mendukung Amien Rais.

Faktor lain, nakhoda PAN pasca-Amien Rais, Soetrisno Bachir, bersemangat menampilkan wajah baru PAN. Salah satu jargon yang sering diusung, PAN merupakan parpol terbuka (inklusif). Mungkin karena jargon tersebut, belakangan PAN sangat akrab dengan para selebriti. Sementara inklusivitas belum terlihat secara nyata, sepertinya, PAN pelan-pelan mulai melupakan kontribusi orang-orang Muhammadiyah.

Setidaknya gejala itulah yang ditengarai anak-anak muda Muhammadiyah. Akhir cerita, PMB lahir. Seperti ingin menegaskan memori indah orang-orang Muhammadiyah, tampilan simbol PMB mirip dengan Muhammadiyah dan PAN, yakni matahari meski dengan balutan warna berbeda.

Lahirnya PMB berbuah kekhawatiran bagi PAN. Kekuatan PMB tidak boleh dipandang sebelah mata oleh PAN. Ada pendapat menarik dari Muhammad Qadari, direktur Eksekutif Indo Barometer, munculnya PMB, apalagi belakangan mendapat dukungan eksplisit dari Din Syamsuddin, berpotensi kuat menggerus pundi-pundi suara PAN pada Pemilu 2009 (Jawa Pos, 27 Juli 2008).

Bagaimana Meresponsnya?

Jika pada akhirnya PAN dan PMB bertarung memperebutkan dukungan dari Muhammadiyah, kini yang patut dipertanyakan, bagaimana warga persyarikatan memberikan respons secara arif? Apakah warga persyarikatan bisa menjaga independensi Muhammadiyah? Atau mereka hanyut dalam gelombang pragmatisme politik?

Warga persyarikatan seharusnya menjaga independensi karya dan warisan terbesar Ahmad Dahlan. Dalam waktu dekat, bersamaan dengan perhelatan muktamar di Jogjakarta pada 2010 nanti, Muhammadiyah memasuki usia satu abad. Artinya, Muhammadiyah melampaui usia Republik ini. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan PAN dan PMB yang baru berusia seumur jagung. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Muhammadiyah sama sekali tidak pernah dibesarkan oleh parpol mana pun.

Namun, apakah Muhammadiyah tidak boleh ditarik dalam politik? Di mana pun tidak ada organisasi yang betul-betul steril dari politik. Muhammadiyah juga tidak bisa mengisolasi diri dari politik. Hanya masalahnya, jika Muhammadiyah ingin dijadikan variabel politik, modus politik seperti apa yang akan dipilih? Apakah "politik Muhammadiyah" atau "politisasi Muhammadiyah?"

Jika yang dipilih "politik Muhammadiyah", yang lebih dikedepankan adalah politik level tinggi atau high politics seperti sering diungkapkan Amien Rais. Praksis politik dalam modus high politics lebih mengedepankan kepentingan kebaikan publik, jauh di atas kepentingan diri dan golongan.

Modus politik ini bisa menjadi kenyataan jika tunduk pada kredo moral bahwa politik harus memperhatikan kepercayaan (trust atau amanah) dan pertanggungjawaban (accountability).

Namun, jika yang dipilih "politisasi Muhammadiyah", Muhammadiyah hanya jadi objek, alat, dan justifikasi agar politisi memperoleh kekuasaan di level tertentu. Politik yang diimajinasikan Muhammadiyah bukan sekadar agar seseorang yang membawa nama Muhammadiyah meraih kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu didedikasikan bagi kebaikan publik secara universal. Bukan kebaikan bagi kelompok primordial, juga bukan hanya kebaikan bagi warga persyarikatan.

*DR Syamsul Arifin MSi , kepala Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Unmuh Malang; salah seorang wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Muhammadiyah Jawa Timur.

Tulisan ini juga dapat dilihat di : http://www.jawapos.co.id/. Senin, 28 Juli 2008.

Lanjuuttt nyoookk....

Partai Islam Sudah TAMMAT

Kepastian dukungan partai-partai Islam/basis Muslim seperti PKS, PPP, PKB, dan PAN kepada pasangan Capres  SBY-Boediono menjadi isyarat besar, pertanda matinya partai Islam di pentas politik Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi ra’jiuun. Inna lillahi wa inna ilaihi ra’jiuun. Inna lillahi wa inna ilaihi ra’jiuun.

Kita patut berduka, memohon ampunan kepada Allah Ar Rahmaan, sekaligus meminta maaf kepada Ummat. Ya, inilah akhir dari perjuangan panjang partai politik Islam di pentas nasional. Tanggal 15 Mei kemarin adalah hari bersejarah bagi SBY, Demokrat, dan para pendukungnya; tetapi sekaligus hari MUSHIBAH AKBAR bagi perjuangan politik Islam di Indonesia.

Ada beberapa indikasi untuk menjelaskan MATINYA partai Islam tersebut, yaitu:

[1] Partai-partai Islam sangat tampak bahwa mereka tidak memiliki target apapun dalam perjuangan politik, selain: Mencari kekuasaan dan jabatan bagi elit-elit partainya. Semua partai Islam tidak memiliki idealisme sama sekali. Idealismenya hanyalah power, power, and power.

[2] Partai-partai Islam acuh sama sekali dengan proses Pemilu April 2009 yang akhirnya memenangkan Partai Demokrat dengan perolehan suara 20, 8 %. Tidak ada satu pun partai Islam yang mau menggugat hasil kemenangan Demokrat yang diperoleh melewati proses Pemilu yang paling buruk sepanjang sejarah. Setidaknya, mereka bisa mengatakan satu kalimat saja, “Menang pemilu memang membanggakan, tetapi cara jujur dalam pemilu, itu lebih membanggakan.”

[3] Kini Partai Demokrat dikelilingi oleh partai-partai Islam, seperti PKS, PPP, PKB, dan PAN. Memang ada partai-partai nasionalis gurem lainnya, tetapi mereka tidak ada pengaruhnya. Lihatlah dengan hati nurani yang jujur, partai-partai lain seperti Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura, mereka berani bersikap tegas kepada Demokrat. Mereka memiliki harga diri dan tidak haus kuasa. Lalu siapa yang haus kuasa? “Nah, tuh lihat sendiri! Itu para ustadz, kyai, ajengan, guru ngaji, aktivis masjid, habib, pak haji, bu hajjah, dan lainnya. Mereka semua itu yang haus kuasa,” begitu kesimpulan mereka. Sungguh ini adalah tragedi politik yang memilukan.

[4] Kita tahu, PKS mewakili Muslim perkotaan, intelektual kampus. PKB mewakili Nahdhiyin, PAN mewakili Muhammadiyyah, PPP mewakili komunitas tradisionalis non NU. Mereka ini semua sekarang sedang merapat ke Demokrat, dengan pusat interestnya, SBY. Lalu apa yang nanti akan dilakukan Demokrat terhadap partai-partai itu? Apakah Demokrat akan mensolidkan mereka atau malah memecah-belahnya? Hanya Allah yang tahu. Namun akibat dari perpecahan partai-partai politik itu, nanti dampaknya akan memecah-belah kaum Muslimin di luar partai. Bukan mustahil, pengikut PKS, warga NU, Muhammadiyyah, dan lainnya akan saling bertikai untuk mendapatkan keridhaan paling mulia di sisi SBY-Boediono.

[5] Sifat tamak kuasa, pragmatisme, dan oportunis elit-elit partai Islam dengan sangat tepat digambarkan oleh Ahmad Mubarok dari DPP Partai Demokrat. Dia menyebut sikap penolakan partai-partai Islam terhadap pencalonan Boediono hanya sekedar “olah-raga politik” saja. Berikut pernyataan Mubarak, “Partai Islam butuh butuh genit sedikit untuk dekati PD. Nggak apa-apalah, itu olah raga politik, bagi atlet politik itu hal biasa saja.” (detiknews.com, Rabu 13 Mei 2009, jam 09.25 WIB). Bahkan begitu yakinnya Mubarak, bahwa partai-partai Islam tidak akan menolak Boediono, dia menyebut kepastian pencalonan itu sudah 99 %, sisa 1 % untuk Tuhan. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

[6] Dengan semua sikap tamak kuasa dan miskin rasa malu itu, sudah pasti ia akan memecah belah barisan partai masing-masing. Nanti akan banyak eksodus politik dari partai-partai itu ke partai lain, sekalipun nasionalis. Bukan mustahil tontotan memuakkan yang mereka tunjukkan selama ini akan memperbesar angka golput dan kemarahan publik terhadap praktik politik. Khawatirnya, nanti kalau muncul partai Islam yang beneran, mereka akan mendapat gelombang cercaan akibat ulah orang-orang itu.

Dengan semua kenyataan di atas dan berbagai kenyataan lain yang tidak perlu dibahas lagi, maka bisa dipastikan bahwa nasib partai Islam di Indonesia sudah TAMMAT. Wis bubar Pakde, Budhe. Tidak perlu berharap lebih banyak. Semua partai berorientasi jabatan. Padahal Nabi Saw. pernah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, bahwa siapa yang mencari jabatan, memburunya, maka Allah akan menyerahkan dirinya kepada jabatan itu sendiri.

Ada kekhawatiran di hati, kalau keberadaan partai-partai “Islam” atau basis massa Islam itu, memang sengaja dimunculkan untuk menghambat aspirasi politik pro Syariat Islam. Benarkah? Bisa jadi memang demikian. Kalau melihat jauhnya partai-partai dari ajaran Islam, bahkan dalam soal “harga diri” saja, jelas tidak mungkin kita berharap mereka akan memperjuangkan Islam.

Kini saatnya, kaum Muslimin yang selama ini berada di luar Parlemen, untuk mulai menyusun kekuatan politik baru yang benar-benar membawa misi perjuangan dan pembangunan Islam. Bukan hanya cover-nya yang Islam, tetapi batinnya juga Islami. Semoga harapan itu benar-benar dimudahkan oleh Allah agar terwujud. Allahumma amin ya Rahmaan ya Rahiim.

Bandung, 16 Mei 2009.

Lanjuuttt nyoookk....

Budaya "Kharisma Politik Kyai"

Oleh ; Saripuddin

           Sampai saat ini kyai masih mempunyai peranan penting dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Hal ini dapat dijumpai dibeberapa tempat yang kental dengan budaya jawa dan tradisi masyarakat pesantren. Bagaimana kyai mempunyai peranan penting dalam politik ? dalam tulisan ini akan membicarakan bagaimana budaya politik kyai.

Dibeberapa tempat yang pernah saya singgahi, ada banyak kemiripan dibeberapa daerah. Walaupun kyai tidak memiliki peran langsung dalam politik namun pengaruhnya sangat kuat dalam kehidupan berpolitik, khususnya dikalangan masyarakat agamis (Islam). Kyai berperan secara tidak langsung, kita dapat melihatnya disaat kader-kader politik berusaha mendapatkan pengaruh dimasyarakat. Beragam bentuk pendekatan dilakukan politikus demi memperoleh dukungan seorang kyai.

Dalam masyarakat pedesaan budaya sungkem seorang pemimpin (kepala desa atau lurah misalnya) kepada kyai masih banyak ditemukan. Budaya ini masih ditemui dibeberapa daerah di Indonesia. Pada saat-saat menjelang pemilihan kepala desa misalnya dukungan dari kyai sangat mempengaruhi pendapatan suara. Calon yang tidak memperoleh dukungan salah satu kyai yang ada, ia akan merasa kurang pantas. Terkadang hal ini menyebabkan terjadinya calon tunggal didalam sebuah pemilihan kepala desa, kadang calon yang tidak mendapat restu dari kyai memilih mundur sebelum diadakannya pemilihan.

Sudah menjadi jargon, yang menyatakan masyarakat yang ikut apa kata kyai/ulama maka ia akan selamat. Budaya ini belum tergerus oleh perkembangan zaman walaupun pergeseran-pergeseran nilai terus terjadi setiap masa. Kharisma kyai merupakan senjata paling mujarab untuk mendapatkan pengaruh dimasyarakat, dan masyarakatpun secara sadar menerima.

Ketaatan terhadap Tuhan, cita-cita umah, komunitas politik keagamaan rupanya dijadikan insvestasi untuk mendapatkan atribut-atribut transendental dan keselamatan (salvation).¹

Dalam pemilihan kepala desa atau lurah dibeberapa tempat lingkungan pesantren, mereka akan mempertanyakan “dia santrinya pak yai bukan?”. Dan biasanya calon yang berasal dari santri seorang kyai terkemuka akan banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini disebabkjan kepercayaan terhadap kyai masih sangat tinggi, bukan saja kharisma seorang pemimpin secara personal namun sudah mengarahkan kepada penilaian latar belakang, hubungan mereka dengan tokoh kharismatik (kyai).

Politik yang membawa nama besar seorang kyai sudah menjadi budaya yang begitu kental. Meski sudah ada batasan bahwa kyai hanya bertugas mengurus umat dan tidak mau terlibat kedalam politik praksis. Keberadaan kharismanya masih dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Setelah menjadi pemimipin, budaya sungkem terhadap kyai tidak pernah ditingalkan, hal ini rupanya untuk melatenkan kekuasaan. Agar dukungan dari kyai tidak lepas, berapa upayapun dilakukan. Bahkan lawan politik tidak jarang yang mempengaruhi kyai untuk mengalihkan dukungannya. Untuk melangengkan kekuasaan maka seorang pemimimpin berusaha meminta nasihat yang akan dijalankan didalam kebijakan politiknya.

Kebijakan-kebijakan kepala desa misalkan, ia akan mengutamakan bebepa program yang berkaitan dengan keagamaan. Semakin banyak dukungan terhadap kepentingan kyai maka semakin strategis mendapatkan simpati masyarakat. Hal ini pernah terjadi dan saya saksikan, Singkat cerita pada pemilihan wakil daerah pemilu tahun lalu seorang anggota fraksi dari partai PKB memberikan sedekah buat pembangunan masjid didesa kami. Sepontan kharisma dimasyarakat sangat kuat sehingga mendominasi perolehan suaradi TPS kami. Selain itu Ada beberapa kesan yang tidak bisa dilupakan begitu saja, persepsi-persepsi yang menilai kader tersebut dermawan dan dekat dengan tokoh kharismatik memungkinkan menjadi alasan kemenangan yang mutlak.

Sedekah menjelang pemilu juga telah menjadi budaya politik, walau terkesan sebagai money politic hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran dalam hukum adat. Semakin banyak sumbangan yang diberikan untuk kepentingan agama semisal dalam pembangunan masjid dan pesantren maka hubungannya dengan kyai semakin erat. Kyai tidak pernah berkampanye secara langsung untuk mengkampanyekan salah satu kader, namun kedekatan kader politik dimata kyai menjadi isu yang dituturkan dari mulut kemulut.

Bukan budaya suap yang dimaksud dalam budaya politik ini, namun hubungan yang erat yang terjalin begtu lama sehingga jasa-jasa kader politik berupa sedekah, sumbangannya dalam mendukung kegiatan agama selalu diperhitungkan di masyarakat. Selain itu sifatnya berbentuk personal dari kekayaan pribadi, sasaran sedekah tidak dberikan kepada kyai secara personal namun bersifat kelembagaan. Meski begitu, budaya masyarakat pesantren sangat sensitif terhadap bentuk penyimpangan. Apabila terdapat penyimpangan, konsekuensinya kader plotik akan kehilangan kepercayaan, apalagi jika seorang kyai sudah mencapnya, memvonis ketidak layakan seorang kader.

Peran santri dalam menyebarkan berita disekitar pesantren kepada masyarakat memiliki peran penting. Banyak politikus menyekolahkan anaknya di pesantren demi mendapatkan simpati dan pengaruh diligkungan pesantern bersangkutan. Jauh hari sebelum terjun kedunia politik, orang mempunyai pandangan strategis dari kebijakan lokal. Menempatkan anak kedalam pesantren bertujuan untuk memperluas pengaruh. Fenomena seperti itu banyak dipraktikan dan ternyata sudah lama menjadi budaya yang tersembunyi yang masih kurang mendapat kritikan.

Budaya perkawinan berbau politis demi mendapatkan secercah (cipratan) kharisma dari kyai juga sudah tidak asing. Hubungan keluarga dengan kyai diburu untuk memperoleh kepopuleran dalam dunia politik. Budaya “bebesanan” kalau dalam istilah jawa. Fenomena ini sudah menjamur sejak lama, bisa dilihat dalam sejarah para kyai yang memiliki kharisma dimasyrakat, mereka mengawinkan putra putrinya dengan orang-orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Perkawianan antar anak kyai, bertujuan menjaga garis keturunan mereka untuk tetap berketurunan ulama. Merupakan salah satu bentuk budaya pernikahan yang dibarengi unsur politis, demi melanggengkan status quo.

Kembali pada budaya politik kyai, pada dasarnya budaya politik Islam menempatkan seorang ulama (kyai) dalam posisi strategis, dalam menentukan aturan. Penguasa berperan sebagai penegak aturan untuk mempersatukan ummah. Karakteristik politik ini memang sudah merupakan bawaan semenjak awal mula kemunculan Islam. Hukum Islam yang merupakan hukum syariah adalah hukum suci yang digencarkan ulama atau pemimpin keagamaan Islam.

Identitas komunitas keagamaan dimantapkan (terutama menurut hukum suci-syariah) yang dilancarkan oleh pemimpin keagamaan, yakni kaum ulama dan diselenggarakan oleh para penguasa. Didalam kelompok ini berkembang suatu hubungan yang sangat unik didalam kalangan ulama merupakan golongan yang pasif secara politik atau patuh kepada para penguasa kendati dalam menjalankan fungsi legal agamanya para ulama ini masih tetap merupakan golongan yang otonom. (lihat J. Schacht “ Law and Justice” dalam Holt dkk.,Cambridge History of Islam)

Jadi identitas kebudayaan Islam dalam prakteknya ditegakan oleh kerangka hukum dan dibawa oleh para ulama, dan dilindungi oleh para penguasa yang bercita-cita ingin mempersatukan kembali kaum ummah. Dalam kerangka ini dalam sejarah Islam kita melihat suatu peralihan yang tetap antara kenaikan pergerakan politik keagamaan yang mengarah pada transformasi rezim politik yang menyeluruh melalui cara-cara haram seperti pembunuhan dan pemberontakan, dan dengan pendirian dunia spiritual yang kuat dengan kepasifan hukum, yang membantu tegaknya karakter despotis suatu rezim. (Eisenstadt Revolusi dan Transformasi Masyarakat)

dari kutipan diatas saya hanya ingin menggambarkanm, bahwasannya budaya politik Islam secara universal bisa dibayangkan begitu adanya. Lalu bagaimana pengaruhnya terhdap budaya politik di Indonesia? Bagi masyarakat jawa terutama yang yang akrab dalam dunia pesantren dimana kyainya masih sangat berpengaruh, hal seperti diatas masih dapat diarasakan. Artinya tidak secara mutlak kyai berpengaruh dalam pembuatan aturan-aturan, namun ada kebijakan tertentu yang merupaka legitimasi dari kebijakan kyai.

Kyai selalu diminta pendapatnya dalam pengambilan keputusan penguasa. Semisal dalam pemerintahan desa peraturan atau etika lokal sangat ketat menurut ajaran Islam. Contohnya peraturan pelarangan pendirian tempat hiburan yang dapat merusak akidah uamat, contohnya hiburan malam seperti bar, diskotik, tempat perjudian, minuman keras, tempat pelacuran dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kearifan lokal yang masih dipertahankan yang sumbernya berasal dari kyai. Ditempat tertentu penguasa bukanlah satu-satunya orang yang mutlak yang dapat mengesahkan sesuatu. Contohnya pada saat seorang warga berniat mengadakan pesta dengan hiburan pentas dangdut atau layar tancap (sejenis hiburan bioskop). Maka kyailah yang mempertimbangkan acara tersebut diizinkan atau tidak, posisi penguasa atau lurah biasanya hanya formalitas.

Apa yang dilakukan penguasa dalam upaya mempertahankan status quonya memiliki teori yang sangat relefan dengan fenomena diatas. Usaha untuk melatenkan kekuasaan terdapat dalam salah satu teori yang dikemukakan Talcott Parsons. Talcott Parsons menyebutkan perluya pemeliharaan pola atau latency, yang artinya sistem harus mampu melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola cultural yang menciptakan dan mendorong motivasi.²

Hal tersebut telah banyak dilakukan para kyai dalam mempertahankan stastus quo, dan tak heran teori tersebut sejalan dengan apa yang dijalankan didalam budaya kyai.

Dari beberapa fenomena politik yang dibahas dalam tulisan ini memang penulis sengaja mencoba memaparkan secara fenomenalogis garis-garis terdepan yang dapat ditemukannya ruh sosiologi politik. Masih banyak lagi budaya politik dalam masyrakat pesantren diantaranya adalah budaya dakwah, poligami, dan pengajian. Mengapa ketiga hal itu saya definisikan kedalam budaya politik. Tentu ada alasan, dimana ditempat tertentu ketiga hal tersebut menjadi alat bagi kyai untuk memperluas pengaruh. Salah satunya budaya poligami dikalangan kyai, kemugkinan ada unsur politik mempoligami beberapa anak kyai lain agar terjalin kekeluargaan dimana-mana, dan otomatis pengaruhnya semakin luas.

Kadang pengajian dan dakwah dijadikan senjata politis kyai untuk mempengaruhi masyartakat. Kasus yang pernah terjadi ketika seorang kyai mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter Soeharto dari adanya kasus Tanjung Priuk. Dakwahnya memiliki sepirit hinnga membakar masyarakat untuk melengserkan Soeharto atas pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priuk.

DAFTAR PUSTAKA

Eisenstadt S.N. 1986 Revolusi dan Transformasi Masyarakat Jakarta : CV. Rajawali

Ritzer, George. 2004 Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda Jakarta : Rajawali Pers

1 S.N. Eisenstadt Revolusi dan Transformasi Masyarakat (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hlm. 70

2 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda” (Jakarta : Rajawali Pers, 2004)

Lanjuuttt nyoookk....

Memahami Pemikiran Max Weber

Oleh: Saripuddin *

          Diawali oleh esai etika protestan dan semangat kapitalisme, Weber menyebutkan agama adalah salah satu alasan utama perbedaan antara budaya barat dan timur. Ia mengaitkan efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama serta pembedaan karakteristik budaya barat. Tujuannya untuk menemukan alasan mengapa budaya barat dan timur berkembang dengan jalur yang berbeda. Weber kemudian menjelaskan temuanya terhadap dampak pemikiran agama puritan (protestan) memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sistem ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat, namun tentu saja ini ditopang dengan faktor lain diantaranya adalah rasionalitas terhadap upaya ilmiah, menggabungkan pengamatan dengan matematika, ilmu tentang pembelajaran dan yurisprudensi, sistematisasi terhadap administrasi pemerintahan dan usaha ekonomi. Studi agama menurut Weber semata hanyalah meneliti satu emansipasi dari pengaruh magi, yaitu pembebasan dari pesona. Hal ini menjadi sebuah kesimpulan yang dianggapnya sebagai aspek pembeda yang sangat penting dari budaya yang ada di barat.

Max Weber dengan baik mengaitkan antara Etika Protestan dan Semangat Kapitalis (Die Protestan Ethik Under Giest Des Kapitalis). Tesisnya tentang etika protestan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kapitalis. Ini sangat kontras dengan anggapan bahwa agama tidak dapat menggerakkan semangat kapitalisme. Studi Weber tentang bagaimana kaitan antara doktrin-doktrin agama yang bersifat puritan dengan fakta-fakta sosial terutama dalam perkembangan industri modern telah melahirkan corak dan ragam nilai, dimana nilai itu menjadi tolak ukur bagi perilaku individu.

Karya Weber tentang The Protestan Ethic and Spirit of Capitalism menunjukkan dengan baik keterkaitan doktrin agama dengan semangat kapitalisme. Etika protestan tumbuh subur di Eropa yang dikembangkan seorang yang bernama Calvin, saat itu muncul ajaran yang menyatakan seorang pada intinya sudah ditakdirkan untuk masuk surga atau neraka, untuk mengetahui apakah ia masuk surga atau neraka dapat diukur melalui keberhasilan kerjanya di dunia. Jika seseorang berhasil dalam kerjanya (sukses) maka hampir dapat dipastikan bahwa ia ditakdirkan menjadi penghuni surga, namun jika sebaliknya kalau di dunia ini selalu mengalami kegagalan maka dapat diperkirakan seorang itu ditakdirkan untuk masuk neraka.

Doktrin Protestan yang kemudian melahirkan karya Weber tersebut telah membawa implikasi serius bagi tumbuhnya suatu etos baru dalam komunitas Protestan, etos itu berkaitan langsung dengan semangat untuk bekerja keras guna merebut kehidupan dunia dengan sukses. Ukuran sukses dunia – juga merupakan ukuran bagi sukses di akhirat. Sehingga hal ini mendorong suatu semangat kerja yang tinggi di kalangan pengikut Calvinis. Ukuran sukses dan ukuran gagal bagi individu akan dilihat dengan ukuran yang tampak nyata dalam aktivitas sosial ekonominya. Kegagalan dalam memperoleh kehidupan dunia – akan menjadi ancaman bagi kehidupan akhirat, artinya sukses hidup didunia akan membawa pada masa depan yang baik di akhirat dengan “jaminan” masuk surga, sebaliknya kegagalan yang tentu berhimpitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan akan menjadi “jaminan” pula bagi individu itu masuk neraka.

Upaya untuk merebut kehidupan yang indah di dunia dengan “mengumpulkan” harta benda yang banyak (kekayaan) material, tidak hanya menjamin kebahagiaan dunia, tetapi juga sebagai media dalam mengatasi kecemasan. Etika Protestan dimaknai oleh Weber dengan kerja yang luwes, bersemangat, sungguh-sungguh, dan rela melepas imbalan materialnya. Dalam perkembangannya etika Protestan menjadi faktor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa dan ajaran Calvinisme ini menebar ke Amerika Serikat dan berpengaruh sangat kuat disana.

Weber mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai bentuk kebiasaan yang sangat mendukung pengejaran rasionalitas terhadap keuntungan ekonomi. Semangat seperti itu telah menjadi kodrat manusia-manusia rasional, artinya pengejaran bagi kepentingan-kepentingan pribadi diutamakan daripada memikirkan kepentingan dan kebutuhan kolektif seperti yang dikehendaki oleh Kar Marx. Islam pun sebenarnya berbicara tentang kaitan antara makna-makna doktrin dengan orientasi hidup yang bersifat rasional. Dalam salah satu ayat disebutkan bahwa setelah menyelesaikan ibadah shalat, diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi ini dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Namun dalam Islam ada mekanisme penyeimbangan yang digunakan untuk membatasi kepemilikan pribadi dengan kewajiban membayar zakat, infaq dan shadaqah.

Menurut Max Weber bahwa suatu cara hidup yang teradaptasi dengan baik memiliki ciri-ciri khusus kapitalisme yang dapat mendominasi yang lainnya merupakan kenyataan yang real ketika masa-masa awal revolusi industri, ketika Weber hidup, kenyataan-kenyataan itu mejadi sesuatu yang benar-benar nyata dipraktekkan oleh manusia. Hidup harus dimulai di suatu tempat dan bukan dari individu yang terisolasi semata melainkan sebagai suatu cara hidup lazim bagi keseluruhan kelompok manusia.

Kita perlu mengkritik mengenai teorinya Weber tentang etika protestan dan semangat kapitalis ini. Dalam penelusuran sejarah, ternyata setelah Weber mempublikasikan tulisannya mengenai etika protestan justru keadaan ekonomi masyarakat protestan semakin menurun dan disisi lain mayoritas katolik justru sedang bangkit. Ini adalah bola api yang bisa berbalik membakar teorinya Weber sendiri, karna etika protestan dan semangat kapitalis yang menjadi teorinya tidak dapat dijadikan ramalan masa depan.

Selain membicarakan tentang kaitan antara Protestan dan Kapitalisme, Weber juga membicarakan tentang agama Tiongkok yakni Konfusionisme dan Taoisme, perhatian Weber pada agama ini tampaknya menunjukkan besarnya perhatian Weber atas kenyataan-kenyataan sosial dalam kehidupan manusia. Dalam tulisan-tulisannya yang lain, Weber juga sempat membicarakan masalah-masalah Islam. Hadirnya tulisan tentang Konfusionisme dan Taoisme dalam karya Weber ini dapat dipandang sebagai perbandingan antara makna agama di Barat dan di Timur. Ia banyak menganalisa tentang masyarakat agama, tentu saja dengan analisa yang rasional dan handal serta sama sekali tidak ada maksud untuk mendiskriminasikan agama tertentu. Agama Tiongkok; Konfusianisme dan Taonisme merupakan karya terbesar kedua dari Weber dalam sosiologi tentang agama.

Weber memusatkan perhatiannya pada unsur-unsur dari masyarakat Tiongkok yang mempunyai perbedaan jauh dengan budaya yang ada di bagian barat bumi (Eropa) yang dikontraskan dengan Puritanisme. Weber berusaha mencari jawaban “mengapa kapitalisme tidak berkembang di Tiongkok?” dalam rangka memperoleh jawaban atas pertanyaan sederhana diatas, Webar melakukan studi pustaka atas eksistensi masyarakat tiongkok. Bagaiman eksistensi itu dipahami Weber dalam rangka menuntaskan apa yang menjadi kegelisahan empiriknya, maka yang dilakukana adalah memahami sejarah kehidupannya,

Dalam berbagai dokumen yang diteliti oleh Weber, bahwa masyarakat Tiongkok memiliki akar yang kuat dengan kehidupan nenek-moyang mereka sejak tahun 200 SM,

Tiongkok pada saat itu merupakan tempat tinggal para pemimpin kekaisaran yang membentuk benteng-benteng di kota-kota Tiongkok, disitu juga merupakan pusat perdagangan, namun sayangnya mereka tidak mendapatkan otonomi politik, ditambah warganya yang tidak mempunyai hak-hak khusus, hal ini disebabkan oleh kekuatan jalinan-jalinan kekerabatan yang muncul akibat keyakinan keagamaan terhadap roh-roh leluhur. Hal lainnya adalah gilda-gilda yang bersaing merebutkan perkenan kaisar. Sebagai imbasnya warga kota-kota Tiongkok tidak pernah menjadi suatu kelas setatus terpisah. Namun jika kita cermati dinegara beragamakan Taoisme dan Konfucuisme kini mampu berkembang dan banyak kapitalis dimana-mana mungkin hal itu sudah tidak relevan lagi dengan fakta sosial saat ini.

Pada bagian awal buku ini weber menuliskan tentang politik dan kekuasaan, ada berbagai hal yang menarik untuk diulas bagi banyak teoritik sosial. Tentang Negara Weber mendifinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, definisi ini menjadi sangat berharga karna sumbangsihnya dalam studi tentang ilmu politik barat modern. Pada bagian satu buku ini diterangkan tentang adanya tiga justifikasi batiniah yang menjadi legitimasi dasar bagi dominasi. Legitimasi dasar bagi dominasi ini yang pertama ialah otoritas atas masa lalu abadi atau sering disebut sebagai dominasi tradisional, karma disini ada otoritas atas adat istiadat yang dikeramatkan. Otoritas seperti ini dipakai patriach dan penguasa patrimonial dimasa lalu, salah satunya adalah adat yang mengangkat seorang pemimpin atas dasar darah keturunan atau dari suku tertentu. Yang kedua merupakan otoritas kharismatik diantaranya; ketaatan personal absolut dan keyakinan personal pada wahyu, heroisme, atau bisa juga kualitas lain yang istimewa dari kepemimpinan individual. Sebagai contohnya seperti yang diperaktikan seorang Nabi, pangliama perang terpilih, atau pemimpin-pemimpin politik yang memang mempunyai sebuah kharisma. Yang ketiga merupakan dominasi karma legalitas, dominasi ini didasari oleh sebuah hukum yang memang sudah terbentuk. Legalitas ini timbul karena keyakinan pada keabsahan statula legal dan komnpetensi fungsional yang beralas pranata yang dibuat secara rasional. Contohnya pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui pemilu yang berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti halnya Negara kita dan Negara-negara lain yang demokratis.

Ada yang perlu dikritik dalam karya Weber mengenai perkembangan rasionalisasi hukum, menurutnya perkembangan hukum diawali pewahyuan ala kharismatik, tahapan ini merupakan penciptaan hukum dari ketiadaan hukum sama sekali. Tahapan ini ditandai dengan mode bersifat kharimatik. Tahapan yang kedua menurut Weber adalah penciptaan hukum secara empiris, pengadaan hukum empiris ini tercipta melalui proses teknis yang merupakann kreatifitas manusia itu sendiri, tahapan kedua ini ditandai dengan metodenya yang bersifat empirical. Selanjutnya adalah tahapan imposition atau pembebanan hukum oleh kekuatan-kekuatan sekuler, dan yang terakhir merupakan tahapan profesional, artinya hukum yang dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai kemampuan didalamnya karna mereka mendapatkan pendidikian formal dengan metode ilmiah dan logis formal. Kesimpulanya Weber melihat masyarakat selalu akan berkembang dari kharismatik tradisional menuju tahapan-tahapan yang sudah ditentukan diatas. Tapi jika kita melihat berbagai perkembangan hukum, proses itu tak berjalan linier menaiki tangga secara berurutan, justru perubahannya bisa saja terjadi secara gradual atau acak. Hal ini bisa ditemukan pada kondisi masyarakat yang mengalami revolusi. Ditengah-tengah dunia modern kita masih menemukan fakta banyaknya masyarakat tradisional yang begitu kesulitan dalam menyesuaikan hukum yang mengikatnya oleh hukum formal yang diciptakan negara, ini mengakibatkan kementalan antara kualitas hukum dan kualitas masyarakat, alasannya adanya masyarakat yang tak bisa mencerna hukum sehingga terjadi pemboikotan secara tidak langsung.

Ada kasus yang lebih menarik dikaitkan dengan perkembangan hukum manusia saat ini, contoh beberapa negara yang menggunakan syariat Islam, tentu saja bisa merupakan penolakan mentah-mentah atas teorinya Weber. Apa yang disebut sebagai hukum tuhan yang berpedoman pada wahyu dari teks-teks suatu kitab suci masih berlaku sepanjang zaman yang dijadikan hukum manusia saat ini. Tentu tidak serta merta dapat dikatakan ketinggalan, karna berada pada tahap satu dari perkembangan manusia yang diungkapkan Weber sebelunya, justru kharismatik tradisional mapu melampaui hukum manusia profesiaonal sekalipun.

Buku ini bisa di ibaratkan pohon yang memiliki beberapa tandan buah, beberapa tandan dari buku yang berkafer biru ini diantaranya mengulas tentang agama, kekuasaan, ilmu pengetahuan dan politik. Pada bagian yang kedua dalam buku ini merupakan esai tentang kekuasaan, didalamnya ada banyak sekali pembahasan diantaranya mengenai struktur kekuasaan, mengenai kelas social, status dan partai, juga birokrasi.

Weber selain dari salah satu pendiri ilmu sosiologi juga merupakan pendiri administrasi Negara modern, dalam karyanya weber banyak menulis tentang ekonomi dan pemerintahan. Kaitannya dengan birokrasi weber mengutarakan banyak hal termasuk didalamnya tentang karakteristik sebuah birokrasi. Ada beberapa karakteristik sebuah birokrasi yang merupakan kepiawaian modern yang berfungsi secara spesifik diantaranya : adanya prinsip area yurisdiksional yang sudah ditetapkan dan resmi, adanya prinsip-prinsip hirarki jabatan dan tingkat-tingkat kewenangan, manajemen yang yang didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis juga adanya menejemen yang benar-benar terspesialisai. Pada bagian yang tak kalah pentingnya, Weber mengulas bagaimana pemangkuan jabatan itu merupakan sebuah panggilan. Hingga pada sebuah kesimpulan Weber melihat birokrasi sebagai contoh klasik rasionalisasi.

Cukup banyak yang bisa ditemukan dari ide-ide cemerlang Max Weber mengenai birokrasi, sehingga saya pikir ini adalah PR bagi pembaca untuk dapat menghatamkan tulisan dalam buku yang penuh makna ini. Bagian ini memang merupakan acuan mengapa Weber dikatakan sebagai salah satu pendiri adanya administrasi modern.

Buku ini merupakan jendela melihat masa lalu untuk memahami kerangka teoritik Weber. Ia tak kalahnya dengan hantu tua Karl Marx bahkan ia menjadi salah seorang yang membalikan perspektif teoritik Marx. Diantaranya ketika Weber mengatakan pada suatu kesimpulan bahwa faktor material bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi gagasan, namun sebaliknya gagasan itu sendiri mempengaruhi struktur material. Weber juga mencoba melengkapi kekurangan dari marx terbukti didalam karyanya mengenai stratifikasi dimana stratifikasi sosial diperluas hingga mencakup stratifikasi berdasarkan prestis, status atau kekuasaan. Pada dasarnya karya Weber lebih menekankan tentang proses rasionalisasi yang selalu mendasari semua teoritiknya.

Isi buku yang diterbitkan oleh pustaka pelajar ini mempunayai bobot nutrisi kaya teori, namun tingkat kesulitan dalam memahami bagaimana inti permasalahannya menjadi kendala utama dalam menguasai teori dalam buku ini. Masalah seperti ini memang sering kita temui ketika membaca karya-kaya terjemahan asing. Banyak para tokoh yang menjelaskan teori weber ini dalam bahasa yang sangat sderhana sehingga mudah untuk dipahami, Weber merupakan penulis yang paling buruk dibandingkan dengan tokoh sosiologi lain dalam menjelaskan ide gagasannya, makanya banyak kalangan begitu kesulitan menangkap pemikiran Weber sehingga lebih memilih buku yang sudah dianalisa oleh tokoh lain sesudah Weber. Namun dibalik itu semua Weber mempunyai ide yang cemerlang, ia mempunyai pemikiran yang hebat yang bisa ditemukan dalam buku ini. Kerumitan dalam memahami buku sosiologi Max Weber ini dapat diatasi dengan kesungguhan mempelajarinya.

Buku ini seperti sebuah sumur yang dalam, dengan air sebagai gambaran dari teorinya yang tak pernah kering sepanjang masa. Gagasan Max Weber seakan tak pernah surut menghadapi musim silih berganti, ditengah-tengah bayak teoritis baru bermunculan justru ia dapat berjasa dalam perkembangan sosiologi sepanjang zaman.

Menurut hemat penulis, buku ini sangat penting dibaca oleh Dosen, Mahasiswa, pemerhati masalah-masalah agama, politik, birokrasi dan siapa saja yang memiliki perhatian pada dunia ilmu. Buku ini tidak hanya menjadi “wajib’ dibaca oleh ilmuan-ilmuan sosial, melainkan mereka yang concern pada masalah-masalah agama dan politik.

Saripuddin adalah Mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunanan Kalijaga, Yogyakarta

---

We won’t tell. Get more on shows you hate to love Lanjuuttt nyoookk....