Ancaman Islam Transnasional?

Oleh : Tiar Anwar Bachtiar

(Ketua PP Pemuda Persatuan Islam)

Beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah peristiwa WTC 11/9/2001, muncul istilah baru bagi beberapa gerakan Islam di Indonesia, yaitu “Islam Transnasional”. Istilah ini merujuk pada gerakan-gerakan Islam baru yang memiliki jejaring internasional, baik sebagai cabang maupun yang hanya memiliki hubungan personal-ideologis. Gerakan-gerakan yang dimaksud biasanya secara eksplisit dituduhkan pada PKS, HTI, dan Salafi.

PKS dianggap sebagai kepanjangan tangan ideologis Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir dan berjejaring internasional. Tidak ada bukti-bukti yang kuat bahwa PKS adalah cabang IM di Indonesia. Namun, menilik pada pola gerakan dan semangat ideologis yang tampak, memang tidak bisa ditampik bahwa keterpengaruhan PKS oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan Al-Bana tahun 1928 itu.

HTI sudah jelas merupakan cabang Hizbut-Tahrir yang berpusat di Libanon. Selain jelas dalam isu-isu yang diangkat, kepemimpinan Hizbut-Tahrir Indonesia memiliki hubungan langsung secara organisatoris dengan cabang-cabang lain di seluruh dunia. Pada aar Konfrensi Khilafah Internasional tahun 2007 di Senayan, terlihat hubungan itu secara sangat telanjang.

Sementara itu, jamaah Salafi yang sebagian besar tidak mempedulikan struktur dan organisasi dianggap sebagai bagian dari Islam transnasional karena menyebarluaskan ajaran-ajaran Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kepada kelompok ini secara tidak terlalu tepat sering dilekatkan istilah “Wahabi”. Bahkan istilah “Wahabi” ini secara mudah sering juga dilekatkan kepada semua gerakan yang dianggap “trannasional”.

Isu Islam transnasional ini seringkali disikapi secara salah dan tidak proporsional. Dalam buku Ilusi Negara Islam yang diterbitkan oleh LibForAll pertengahan Mei lalu, misalnya, disimpulkan bahwa gerakan ini adalah gerakan “asing” yang sangat berbahaya bagi eksistensi NKRI. Gerakan ini dianggap gerakan yang ingin mendirikan negara Islam atau kekhalifahan Islam dan menggusur NKRI. Oleh sebab itu, di akhir buku ini disarankan agar gerakan ini menjadi semacam “musuh bersama” semua gerakan-gerakan Islam lokal dan tradisional yang ada di Indonesia. Benarkah demikian?

Islam Transnasional: Konsep Absurd

Dalam kasus ini, ada beberapa hal yang harus dicermati secara arif. Pertama, secara terminologi, sesungguhnya penamaan “transnasional” ini terlihat serampangan. Pasalnya, sejarah agama-agama besar di Indonesia tidak ada yang tidak “transnasional”. Islam sendiri memang bukan asli Indonesia sama sepertii Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Konghucu. Wali Songo itu hanya Sunan Kalijaga yang asli berdarah Indonesia (baca: Jawa). Delapan Wali lain berdarah Arab atau campuran Arab-Jawa. Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lainnya muncul membawa pengaruh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Jamaludin Al-Afghani.

Melihat fakta-fakta ini apa sesungguhnya yang perlu dirisaukan dari HTI, PKS, Salafi, atau gerakan Islam lain yang terpengaruh oleh pemikiran non-Indonesia? Bukankah Muhammadiyah dan organisasi lainnya pun terpengaruh oleh para pemikir asing? Bahkan NU yang disebut-sebut sebagai organisasi Islam tradisionalis sesungguhnya bukan asli Indonesia. Kalau NU mengklaim melanjutkan ajaran para Wali, bukankah itu berarti ajaran yang disebarkan NU adalah ajaran-ajaran “impor”? Bukankah pula mazhab Syafi’i yang dijadikan rujukan utama warga NU juga bukan asli Indonesia? Jadi sangat tidak relevan membenturkan HTI, PKS, Salafi dengan NU-Muhammadiyah dengan isu transnasional dan nasional.

Kedua, kalau kasusnya adalah mengancam NKRI, inipun sesungguhnya sangat absurd. Apa yang dimaksud mengancam? Apakah gerakan-gerakan ini melakukan separatisme seperti GAM atau OPM? Sepanjang sejarah organisasi-organisasi ini berdiri sama sekali tidak ada indikasi ke arah sana. Bahkan dalam kasus PKS, organisasi ini malah ikut dalam sistem NKRI: membuat partai dan ikut pemilu. Bukankah ini malah memperkuat NKRI?

HTI memang mewacanakan berdirinya Khilafah Islamiyah yang beroperasi secara internasional. Namun, sampai hari ini adakah gerakan makar militer yang dilakukan HTI? Bukankah yang dilakukan baru sebatas wacana? Bukankah wacana-wacana itu dapat dengan mudah ditemukan di ruang-ruang publik dan bukan merupakan rahasia. Semua orang dengan mudah dapat membaca bahwa gerakan yang dilakukan oleh HTI ini sifatnya evolusioner. HTI mewujudkan misi dakwahnya dengan marhalah-marhalah yang seandainya semuanya benar-benar akan terjadi, ia akan terjadi pada saat sebagian besar orang menerimanya. Dan pada saat itu, tidak penting lagi berbicara NKRI atau bukan.

Isu mengancam NKRI ini lebih absurd lagi ketika dialamatkan kepada jamaah Salafi. Di negeri asalnya, Saudi Arabia, gerakan ini bukanlah gerakan anti-negara. Ia bahkan gerakan yang mendapat sokongan dari negara. Akan terlihat lebih jelas karakternya ketika kita dalami apa yang menjadi pokok ajaran kelompok ini. Bagi mereka kekuasaan adalah anugerah atau azab. Yang terpenting dakwah memperbaiki akidah dan ibadah umat. Ketika akidah dan ibadah umat sudah benar, dengan sendirinya Allah akan memberikan pemimpin yang adil. Begitu pula sebaliknya. Dari sisi ini, apa yang berbahaya dari gerakan Salafi bagi NKRI. Sama sekali tidak masuk akal kalau gerakan Wahabi semacam ini dianggap sebagai ancaman bagi NKRI.

Adu Domba

Memperhatikan dari mana munculnya isu Wahabi dan Islam transnasional ini, justru kita patut curiga ada agenda asing di balik semua itu. Sebagian besar proyek yang ujung-ujungnya mendeskriditkan “Islam transnasional” ini dibiayai, atau paling tidak disokong, oleh lembaga-lembaga pro-Barat. Dalam kasus buku Ilusi Negara Islam jelas-jelas semuanya dibiayai oleh Barat.

Pertanyaannya sederhana. Mengapa kalau ada Islam yang terpengaruh oleh Timur Tengah dicurigai sebagai akan mengancam NKRI, sementara proyek-proyek yang dibiayai Barat tidak dicurigai? Bukankah Timur Tengah tidak pernah menjajah negeri ini, sementara Barat penuh sejarah hitam kolonialisme dan penindasan? Sangat aneh negeri yang bersahabat sejak lama dicurigai, tapi negeri yang belum “ikhlas” melepas negara jajahannya merdeka justru dipercaya sepenuhnya. Jelas ini tidak masuk akal.

Sepanjang sejarah Indonesia merdeka yang banyak mengganggu kedaulatan NKRI justru Barat (baca: Amerika dan Eropa), paling tidak kedaulatan ekonomi. Sudah sejak lama aset-aset negeri ini dihisap oleh Amerika melalui Exxon, Freeport, Chevron, dll. Kekayaan alam negeri ini tidak ada yang luput dari incaran mereka. Tidak ada satupun cerita negara-negara di Timur Tengah yang dituduh sebagai sarang teroris melakukan apa yang dilakukan Amerika terhadap negeri ini.

Bagaimanapun negara-negara Barat takut kalau umat Islam bersatu. Kekuatan umat Islam sangat besar bila tidak terpecah-pecah. Oleh sebab itu, salah satu strategi Barat menghadapi umat Islam yang masih dipertahankan adalah devide et impera (pecah belah dan adu domba).

Isu Islam transnasional, dalam konteks ini, sangat jelas adalah usaha baru Barat untuk memecah kekuatan umat Islam. Dahulu umat Islam Indonesia diadu domba dengan isu “tradisionalis-modernis” “NU-Muhammadiyah”. Kini, saat isu itu sudah mereda dan sebagian besar umat Islam sudah menyadari kekeliruannya, dimunculkanlah isu baru. Barat sengaja ingin mengadu antara NU-Muhmmadiyah yang sudah mulai ishlâh dengan gerakan-gerakan Islam baru: PKS, HTI, Salafi, MMI, dan semisalnya. Kalau umat Islam sampai terprovokasi lagi dengan isu-isu murahan semacam ini, kesalahan lama akan terulang lagi. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah.

Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum.

Alamat : Jl. Guntur no. 156 A Garut

Hp. : 0815-469-55-764

sumber : http://www.persis.or.id

Lanjuuttt nyoookk....

PAN v PMB : Ujian Independensi Muhammadiyah

Orasi politik Din Syamsuddin pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Mentari Bangsa (PMB) di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat, 25 Juli lalu, mendapat tanggapan dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam orasinya, ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2010 itu memberikan dukungan kepada PMB yang akan ikut meramaikan perhelatan politik paling akbar, Pemilu 2009.

Ketika dimintai tanggapan, Wakil Sekjen DPP PAN Teguh Juwarno menjawab dengan tegas bahwa orasi Din Syamsuddin itu diharapkan tidak memengaruhi netralitas Muhammadiyah (Jawa Pos, 27 Juli 2008).

Hati politisi PMB tentu berbunga-bunga mendapatkan pasokan energi orang nomor satu Muhammadiyah itu. Sebagai parpol yang baru lahir, PMB membutuhkan pasokan energi supaya berumur panjang. Syukur kalau dalam setiap perhelatan politik, baik lokal maupun nasional, PMB diperhitungkan.

Pasokan energi itu tentu saja hanya bisa diharapkan dari Muhammadiyah. Mengapa? Menoleh sedikit ke belakang, lahirnya PMB sepertinya mengikuti kecenderungan politik di tanah air yang tidak pernah sepi dari konflik.

Pada mulanya konflik dipicu oleh kekecewaan sementara politisi. Misalnya, tidak mendapat bagian jatah kekuasaan. Kekecewaan lalu berujung pada penarikan dukungan terhadap parpol lama. Berikutnya, parpol baru didirikan.

Wiranto, misalnya, mendirikan Hanura setelah kecewa dengan Golkar. PMB mengikuti kecenderungan seperti itu. Konflik di internal PAN memang tidak setelanjang di parpol-parpol lain. Tetapi, munculnya PMB bisa dijadikan petunjuk bahwa PAN sempat menorehkan kekecewaan terhadap anak-anak muda Muhammadiyah yang kemudian membidani lahirnya PMB.

Dalam tengara kaum muda Muhammadiyah, PAN tidak lagi bisa diharapkan sebagai (satu-satunya) tenda politik warga Muhammadiyah. Lengsernya Amien Rais dari PAN menjadi salah satu faktor.

Dilihat dari sudut pandang mana pun, Amien Rais adalah ikon Muhammadiyah. Maka, ketika Amien Rais menduduki posisi penting di PAN, orang-orang Muhammadiyah dengan begitu mudah mengidentifikasikan dirinya dengan Amien plus PAN. Tanpa diminta pun orang-orang Muhammadiyah akan mendukung Amien Rais.

Faktor lain, nakhoda PAN pasca-Amien Rais, Soetrisno Bachir, bersemangat menampilkan wajah baru PAN. Salah satu jargon yang sering diusung, PAN merupakan parpol terbuka (inklusif). Mungkin karena jargon tersebut, belakangan PAN sangat akrab dengan para selebriti. Sementara inklusivitas belum terlihat secara nyata, sepertinya, PAN pelan-pelan mulai melupakan kontribusi orang-orang Muhammadiyah.

Setidaknya gejala itulah yang ditengarai anak-anak muda Muhammadiyah. Akhir cerita, PMB lahir. Seperti ingin menegaskan memori indah orang-orang Muhammadiyah, tampilan simbol PMB mirip dengan Muhammadiyah dan PAN, yakni matahari meski dengan balutan warna berbeda.

Lahirnya PMB berbuah kekhawatiran bagi PAN. Kekuatan PMB tidak boleh dipandang sebelah mata oleh PAN. Ada pendapat menarik dari Muhammad Qadari, direktur Eksekutif Indo Barometer, munculnya PMB, apalagi belakangan mendapat dukungan eksplisit dari Din Syamsuddin, berpotensi kuat menggerus pundi-pundi suara PAN pada Pemilu 2009 (Jawa Pos, 27 Juli 2008).

Bagaimana Meresponsnya?

Jika pada akhirnya PAN dan PMB bertarung memperebutkan dukungan dari Muhammadiyah, kini yang patut dipertanyakan, bagaimana warga persyarikatan memberikan respons secara arif? Apakah warga persyarikatan bisa menjaga independensi Muhammadiyah? Atau mereka hanyut dalam gelombang pragmatisme politik?

Warga persyarikatan seharusnya menjaga independensi karya dan warisan terbesar Ahmad Dahlan. Dalam waktu dekat, bersamaan dengan perhelatan muktamar di Jogjakarta pada 2010 nanti, Muhammadiyah memasuki usia satu abad. Artinya, Muhammadiyah melampaui usia Republik ini. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan PAN dan PMB yang baru berusia seumur jagung. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Muhammadiyah sama sekali tidak pernah dibesarkan oleh parpol mana pun.

Namun, apakah Muhammadiyah tidak boleh ditarik dalam politik? Di mana pun tidak ada organisasi yang betul-betul steril dari politik. Muhammadiyah juga tidak bisa mengisolasi diri dari politik. Hanya masalahnya, jika Muhammadiyah ingin dijadikan variabel politik, modus politik seperti apa yang akan dipilih? Apakah "politik Muhammadiyah" atau "politisasi Muhammadiyah?"

Jika yang dipilih "politik Muhammadiyah", yang lebih dikedepankan adalah politik level tinggi atau high politics seperti sering diungkapkan Amien Rais. Praksis politik dalam modus high politics lebih mengedepankan kepentingan kebaikan publik, jauh di atas kepentingan diri dan golongan.

Modus politik ini bisa menjadi kenyataan jika tunduk pada kredo moral bahwa politik harus memperhatikan kepercayaan (trust atau amanah) dan pertanggungjawaban (accountability).

Namun, jika yang dipilih "politisasi Muhammadiyah", Muhammadiyah hanya jadi objek, alat, dan justifikasi agar politisi memperoleh kekuasaan di level tertentu. Politik yang diimajinasikan Muhammadiyah bukan sekadar agar seseorang yang membawa nama Muhammadiyah meraih kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu didedikasikan bagi kebaikan publik secara universal. Bukan kebaikan bagi kelompok primordial, juga bukan hanya kebaikan bagi warga persyarikatan.

*DR Syamsul Arifin MSi , kepala Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Unmuh Malang; salah seorang wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Muhammadiyah Jawa Timur.

Tulisan ini juga dapat dilihat di : http://www.jawapos.co.id/. Senin, 28 Juli 2008.

Lanjuuttt nyoookk....

Partai Islam Sudah TAMMAT

Kepastian dukungan partai-partai Islam/basis Muslim seperti PKS, PPP, PKB, dan PAN kepada pasangan Capres  SBY-Boediono menjadi isyarat besar, pertanda matinya partai Islam di pentas politik Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi ra’jiuun. Inna lillahi wa inna ilaihi ra’jiuun. Inna lillahi wa inna ilaihi ra’jiuun.

Kita patut berduka, memohon ampunan kepada Allah Ar Rahmaan, sekaligus meminta maaf kepada Ummat. Ya, inilah akhir dari perjuangan panjang partai politik Islam di pentas nasional. Tanggal 15 Mei kemarin adalah hari bersejarah bagi SBY, Demokrat, dan para pendukungnya; tetapi sekaligus hari MUSHIBAH AKBAR bagi perjuangan politik Islam di Indonesia.

Ada beberapa indikasi untuk menjelaskan MATINYA partai Islam tersebut, yaitu:

[1] Partai-partai Islam sangat tampak bahwa mereka tidak memiliki target apapun dalam perjuangan politik, selain: Mencari kekuasaan dan jabatan bagi elit-elit partainya. Semua partai Islam tidak memiliki idealisme sama sekali. Idealismenya hanyalah power, power, and power.

[2] Partai-partai Islam acuh sama sekali dengan proses Pemilu April 2009 yang akhirnya memenangkan Partai Demokrat dengan perolehan suara 20, 8 %. Tidak ada satu pun partai Islam yang mau menggugat hasil kemenangan Demokrat yang diperoleh melewati proses Pemilu yang paling buruk sepanjang sejarah. Setidaknya, mereka bisa mengatakan satu kalimat saja, “Menang pemilu memang membanggakan, tetapi cara jujur dalam pemilu, itu lebih membanggakan.”

[3] Kini Partai Demokrat dikelilingi oleh partai-partai Islam, seperti PKS, PPP, PKB, dan PAN. Memang ada partai-partai nasionalis gurem lainnya, tetapi mereka tidak ada pengaruhnya. Lihatlah dengan hati nurani yang jujur, partai-partai lain seperti Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura, mereka berani bersikap tegas kepada Demokrat. Mereka memiliki harga diri dan tidak haus kuasa. Lalu siapa yang haus kuasa? “Nah, tuh lihat sendiri! Itu para ustadz, kyai, ajengan, guru ngaji, aktivis masjid, habib, pak haji, bu hajjah, dan lainnya. Mereka semua itu yang haus kuasa,” begitu kesimpulan mereka. Sungguh ini adalah tragedi politik yang memilukan.

[4] Kita tahu, PKS mewakili Muslim perkotaan, intelektual kampus. PKB mewakili Nahdhiyin, PAN mewakili Muhammadiyyah, PPP mewakili komunitas tradisionalis non NU. Mereka ini semua sekarang sedang merapat ke Demokrat, dengan pusat interestnya, SBY. Lalu apa yang nanti akan dilakukan Demokrat terhadap partai-partai itu? Apakah Demokrat akan mensolidkan mereka atau malah memecah-belahnya? Hanya Allah yang tahu. Namun akibat dari perpecahan partai-partai politik itu, nanti dampaknya akan memecah-belah kaum Muslimin di luar partai. Bukan mustahil, pengikut PKS, warga NU, Muhammadiyyah, dan lainnya akan saling bertikai untuk mendapatkan keridhaan paling mulia di sisi SBY-Boediono.

[5] Sifat tamak kuasa, pragmatisme, dan oportunis elit-elit partai Islam dengan sangat tepat digambarkan oleh Ahmad Mubarok dari DPP Partai Demokrat. Dia menyebut sikap penolakan partai-partai Islam terhadap pencalonan Boediono hanya sekedar “olah-raga politik” saja. Berikut pernyataan Mubarak, “Partai Islam butuh butuh genit sedikit untuk dekati PD. Nggak apa-apalah, itu olah raga politik, bagi atlet politik itu hal biasa saja.” (detiknews.com, Rabu 13 Mei 2009, jam 09.25 WIB). Bahkan begitu yakinnya Mubarak, bahwa partai-partai Islam tidak akan menolak Boediono, dia menyebut kepastian pencalonan itu sudah 99 %, sisa 1 % untuk Tuhan. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

[6] Dengan semua sikap tamak kuasa dan miskin rasa malu itu, sudah pasti ia akan memecah belah barisan partai masing-masing. Nanti akan banyak eksodus politik dari partai-partai itu ke partai lain, sekalipun nasionalis. Bukan mustahil tontotan memuakkan yang mereka tunjukkan selama ini akan memperbesar angka golput dan kemarahan publik terhadap praktik politik. Khawatirnya, nanti kalau muncul partai Islam yang beneran, mereka akan mendapat gelombang cercaan akibat ulah orang-orang itu.

Dengan semua kenyataan di atas dan berbagai kenyataan lain yang tidak perlu dibahas lagi, maka bisa dipastikan bahwa nasib partai Islam di Indonesia sudah TAMMAT. Wis bubar Pakde, Budhe. Tidak perlu berharap lebih banyak. Semua partai berorientasi jabatan. Padahal Nabi Saw. pernah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, bahwa siapa yang mencari jabatan, memburunya, maka Allah akan menyerahkan dirinya kepada jabatan itu sendiri.

Ada kekhawatiran di hati, kalau keberadaan partai-partai “Islam” atau basis massa Islam itu, memang sengaja dimunculkan untuk menghambat aspirasi politik pro Syariat Islam. Benarkah? Bisa jadi memang demikian. Kalau melihat jauhnya partai-partai dari ajaran Islam, bahkan dalam soal “harga diri” saja, jelas tidak mungkin kita berharap mereka akan memperjuangkan Islam.

Kini saatnya, kaum Muslimin yang selama ini berada di luar Parlemen, untuk mulai menyusun kekuatan politik baru yang benar-benar membawa misi perjuangan dan pembangunan Islam. Bukan hanya cover-nya yang Islam, tetapi batinnya juga Islami. Semoga harapan itu benar-benar dimudahkan oleh Allah agar terwujud. Allahumma amin ya Rahmaan ya Rahiim.

Bandung, 16 Mei 2009.

Lanjuuttt nyoookk....

Budaya "Kharisma Politik Kyai"

Oleh ; Saripuddin

           Sampai saat ini kyai masih mempunyai peranan penting dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Hal ini dapat dijumpai dibeberapa tempat yang kental dengan budaya jawa dan tradisi masyarakat pesantren. Bagaimana kyai mempunyai peranan penting dalam politik ? dalam tulisan ini akan membicarakan bagaimana budaya politik kyai.

Dibeberapa tempat yang pernah saya singgahi, ada banyak kemiripan dibeberapa daerah. Walaupun kyai tidak memiliki peran langsung dalam politik namun pengaruhnya sangat kuat dalam kehidupan berpolitik, khususnya dikalangan masyarakat agamis (Islam). Kyai berperan secara tidak langsung, kita dapat melihatnya disaat kader-kader politik berusaha mendapatkan pengaruh dimasyarakat. Beragam bentuk pendekatan dilakukan politikus demi memperoleh dukungan seorang kyai.

Dalam masyarakat pedesaan budaya sungkem seorang pemimpin (kepala desa atau lurah misalnya) kepada kyai masih banyak ditemukan. Budaya ini masih ditemui dibeberapa daerah di Indonesia. Pada saat-saat menjelang pemilihan kepala desa misalnya dukungan dari kyai sangat mempengaruhi pendapatan suara. Calon yang tidak memperoleh dukungan salah satu kyai yang ada, ia akan merasa kurang pantas. Terkadang hal ini menyebabkan terjadinya calon tunggal didalam sebuah pemilihan kepala desa, kadang calon yang tidak mendapat restu dari kyai memilih mundur sebelum diadakannya pemilihan.

Sudah menjadi jargon, yang menyatakan masyarakat yang ikut apa kata kyai/ulama maka ia akan selamat. Budaya ini belum tergerus oleh perkembangan zaman walaupun pergeseran-pergeseran nilai terus terjadi setiap masa. Kharisma kyai merupakan senjata paling mujarab untuk mendapatkan pengaruh dimasyarakat, dan masyarakatpun secara sadar menerima.

Ketaatan terhadap Tuhan, cita-cita umah, komunitas politik keagamaan rupanya dijadikan insvestasi untuk mendapatkan atribut-atribut transendental dan keselamatan (salvation).¹

Dalam pemilihan kepala desa atau lurah dibeberapa tempat lingkungan pesantren, mereka akan mempertanyakan “dia santrinya pak yai bukan?”. Dan biasanya calon yang berasal dari santri seorang kyai terkemuka akan banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini disebabkjan kepercayaan terhadap kyai masih sangat tinggi, bukan saja kharisma seorang pemimpin secara personal namun sudah mengarahkan kepada penilaian latar belakang, hubungan mereka dengan tokoh kharismatik (kyai).

Politik yang membawa nama besar seorang kyai sudah menjadi budaya yang begitu kental. Meski sudah ada batasan bahwa kyai hanya bertugas mengurus umat dan tidak mau terlibat kedalam politik praksis. Keberadaan kharismanya masih dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Setelah menjadi pemimipin, budaya sungkem terhadap kyai tidak pernah ditingalkan, hal ini rupanya untuk melatenkan kekuasaan. Agar dukungan dari kyai tidak lepas, berapa upayapun dilakukan. Bahkan lawan politik tidak jarang yang mempengaruhi kyai untuk mengalihkan dukungannya. Untuk melangengkan kekuasaan maka seorang pemimimpin berusaha meminta nasihat yang akan dijalankan didalam kebijakan politiknya.

Kebijakan-kebijakan kepala desa misalkan, ia akan mengutamakan bebepa program yang berkaitan dengan keagamaan. Semakin banyak dukungan terhadap kepentingan kyai maka semakin strategis mendapatkan simpati masyarakat. Hal ini pernah terjadi dan saya saksikan, Singkat cerita pada pemilihan wakil daerah pemilu tahun lalu seorang anggota fraksi dari partai PKB memberikan sedekah buat pembangunan masjid didesa kami. Sepontan kharisma dimasyarakat sangat kuat sehingga mendominasi perolehan suaradi TPS kami. Selain itu Ada beberapa kesan yang tidak bisa dilupakan begitu saja, persepsi-persepsi yang menilai kader tersebut dermawan dan dekat dengan tokoh kharismatik memungkinkan menjadi alasan kemenangan yang mutlak.

Sedekah menjelang pemilu juga telah menjadi budaya politik, walau terkesan sebagai money politic hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran dalam hukum adat. Semakin banyak sumbangan yang diberikan untuk kepentingan agama semisal dalam pembangunan masjid dan pesantren maka hubungannya dengan kyai semakin erat. Kyai tidak pernah berkampanye secara langsung untuk mengkampanyekan salah satu kader, namun kedekatan kader politik dimata kyai menjadi isu yang dituturkan dari mulut kemulut.

Bukan budaya suap yang dimaksud dalam budaya politik ini, namun hubungan yang erat yang terjalin begtu lama sehingga jasa-jasa kader politik berupa sedekah, sumbangannya dalam mendukung kegiatan agama selalu diperhitungkan di masyarakat. Selain itu sifatnya berbentuk personal dari kekayaan pribadi, sasaran sedekah tidak dberikan kepada kyai secara personal namun bersifat kelembagaan. Meski begitu, budaya masyarakat pesantren sangat sensitif terhadap bentuk penyimpangan. Apabila terdapat penyimpangan, konsekuensinya kader plotik akan kehilangan kepercayaan, apalagi jika seorang kyai sudah mencapnya, memvonis ketidak layakan seorang kader.

Peran santri dalam menyebarkan berita disekitar pesantren kepada masyarakat memiliki peran penting. Banyak politikus menyekolahkan anaknya di pesantren demi mendapatkan simpati dan pengaruh diligkungan pesantern bersangkutan. Jauh hari sebelum terjun kedunia politik, orang mempunyai pandangan strategis dari kebijakan lokal. Menempatkan anak kedalam pesantren bertujuan untuk memperluas pengaruh. Fenomena seperti itu banyak dipraktikan dan ternyata sudah lama menjadi budaya yang tersembunyi yang masih kurang mendapat kritikan.

Budaya perkawinan berbau politis demi mendapatkan secercah (cipratan) kharisma dari kyai juga sudah tidak asing. Hubungan keluarga dengan kyai diburu untuk memperoleh kepopuleran dalam dunia politik. Budaya “bebesanan” kalau dalam istilah jawa. Fenomena ini sudah menjamur sejak lama, bisa dilihat dalam sejarah para kyai yang memiliki kharisma dimasyrakat, mereka mengawinkan putra putrinya dengan orang-orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Perkawianan antar anak kyai, bertujuan menjaga garis keturunan mereka untuk tetap berketurunan ulama. Merupakan salah satu bentuk budaya pernikahan yang dibarengi unsur politis, demi melanggengkan status quo.

Kembali pada budaya politik kyai, pada dasarnya budaya politik Islam menempatkan seorang ulama (kyai) dalam posisi strategis, dalam menentukan aturan. Penguasa berperan sebagai penegak aturan untuk mempersatukan ummah. Karakteristik politik ini memang sudah merupakan bawaan semenjak awal mula kemunculan Islam. Hukum Islam yang merupakan hukum syariah adalah hukum suci yang digencarkan ulama atau pemimpin keagamaan Islam.

Identitas komunitas keagamaan dimantapkan (terutama menurut hukum suci-syariah) yang dilancarkan oleh pemimpin keagamaan, yakni kaum ulama dan diselenggarakan oleh para penguasa. Didalam kelompok ini berkembang suatu hubungan yang sangat unik didalam kalangan ulama merupakan golongan yang pasif secara politik atau patuh kepada para penguasa kendati dalam menjalankan fungsi legal agamanya para ulama ini masih tetap merupakan golongan yang otonom. (lihat J. Schacht “ Law and Justice” dalam Holt dkk.,Cambridge History of Islam)

Jadi identitas kebudayaan Islam dalam prakteknya ditegakan oleh kerangka hukum dan dibawa oleh para ulama, dan dilindungi oleh para penguasa yang bercita-cita ingin mempersatukan kembali kaum ummah. Dalam kerangka ini dalam sejarah Islam kita melihat suatu peralihan yang tetap antara kenaikan pergerakan politik keagamaan yang mengarah pada transformasi rezim politik yang menyeluruh melalui cara-cara haram seperti pembunuhan dan pemberontakan, dan dengan pendirian dunia spiritual yang kuat dengan kepasifan hukum, yang membantu tegaknya karakter despotis suatu rezim. (Eisenstadt Revolusi dan Transformasi Masyarakat)

dari kutipan diatas saya hanya ingin menggambarkanm, bahwasannya budaya politik Islam secara universal bisa dibayangkan begitu adanya. Lalu bagaimana pengaruhnya terhdap budaya politik di Indonesia? Bagi masyarakat jawa terutama yang yang akrab dalam dunia pesantren dimana kyainya masih sangat berpengaruh, hal seperti diatas masih dapat diarasakan. Artinya tidak secara mutlak kyai berpengaruh dalam pembuatan aturan-aturan, namun ada kebijakan tertentu yang merupaka legitimasi dari kebijakan kyai.

Kyai selalu diminta pendapatnya dalam pengambilan keputusan penguasa. Semisal dalam pemerintahan desa peraturan atau etika lokal sangat ketat menurut ajaran Islam. Contohnya peraturan pelarangan pendirian tempat hiburan yang dapat merusak akidah uamat, contohnya hiburan malam seperti bar, diskotik, tempat perjudian, minuman keras, tempat pelacuran dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kearifan lokal yang masih dipertahankan yang sumbernya berasal dari kyai. Ditempat tertentu penguasa bukanlah satu-satunya orang yang mutlak yang dapat mengesahkan sesuatu. Contohnya pada saat seorang warga berniat mengadakan pesta dengan hiburan pentas dangdut atau layar tancap (sejenis hiburan bioskop). Maka kyailah yang mempertimbangkan acara tersebut diizinkan atau tidak, posisi penguasa atau lurah biasanya hanya formalitas.

Apa yang dilakukan penguasa dalam upaya mempertahankan status quonya memiliki teori yang sangat relefan dengan fenomena diatas. Usaha untuk melatenkan kekuasaan terdapat dalam salah satu teori yang dikemukakan Talcott Parsons. Talcott Parsons menyebutkan perluya pemeliharaan pola atau latency, yang artinya sistem harus mampu melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola cultural yang menciptakan dan mendorong motivasi.²

Hal tersebut telah banyak dilakukan para kyai dalam mempertahankan stastus quo, dan tak heran teori tersebut sejalan dengan apa yang dijalankan didalam budaya kyai.

Dari beberapa fenomena politik yang dibahas dalam tulisan ini memang penulis sengaja mencoba memaparkan secara fenomenalogis garis-garis terdepan yang dapat ditemukannya ruh sosiologi politik. Masih banyak lagi budaya politik dalam masyrakat pesantren diantaranya adalah budaya dakwah, poligami, dan pengajian. Mengapa ketiga hal itu saya definisikan kedalam budaya politik. Tentu ada alasan, dimana ditempat tertentu ketiga hal tersebut menjadi alat bagi kyai untuk memperluas pengaruh. Salah satunya budaya poligami dikalangan kyai, kemugkinan ada unsur politik mempoligami beberapa anak kyai lain agar terjalin kekeluargaan dimana-mana, dan otomatis pengaruhnya semakin luas.

Kadang pengajian dan dakwah dijadikan senjata politis kyai untuk mempengaruhi masyartakat. Kasus yang pernah terjadi ketika seorang kyai mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter Soeharto dari adanya kasus Tanjung Priuk. Dakwahnya memiliki sepirit hinnga membakar masyarakat untuk melengserkan Soeharto atas pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priuk.

DAFTAR PUSTAKA

Eisenstadt S.N. 1986 Revolusi dan Transformasi Masyarakat Jakarta : CV. Rajawali

Ritzer, George. 2004 Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda Jakarta : Rajawali Pers

1 S.N. Eisenstadt Revolusi dan Transformasi Masyarakat (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hlm. 70

2 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda” (Jakarta : Rajawali Pers, 2004)

Lanjuuttt nyoookk....